Yusril Sebut Audit BPK Terkait BLBI Saling Bertentangan

0
12
Jakarta: Tim kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung menyebut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) saling bertentangan. Hasil audit BPK juga dinilai tidak memenuhi standar pemeriksaan yang diatur Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.
Salah satu tim kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan hasil laporan BPK Nomor 12/25 Agustus 2017 yang menyebutkan kerugian negara mencapai Rp4,58 triliun tidak melibatkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai pihak yang diperiksa. Hal itu membuat hasil laporan BPK soal kerugian negara dipertanyakan.
“Bagaimana pihak pemeriksa BPK dapat melakukan pemeriksaan yang independen, objektif, dan profesional dalam meneliti bukti pemeriksaan?” kata Yusril saat membacakan surat eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 21 Mei 2018.
Yusril menjelaskan BPK sebetulnya juga sempat mengaudit terkait BLBI kepada BDNI pada 2002 dan 2006. BPK memberikan kesempatan pihak-pihak yang diperiksa memberi tanggapan.
“Berbeda dari laporan BPK tahun 2017, yang hanya memeriksa dan menyimpulkan dari data sekunder, bukan dari data primer,” tegas dia.
Dari tiga audit yang dilakukan BPK, audit pada 2002 telah dengan jelas menyatakan perikatan perdata dalam kasus BDNI telah final dan closing. Begitu juga pada audit BPK pada 2006 yang menyatakan penyelesaian kasus BDNI sesuai Master Settlement And Acqisition Agreement (MSAA) dan kebijakan pemerintah saat itu.
Hasil audit BPK pada 2002, terang Yusril, juga menjadi dasar kebijakan BPPN menerbitkan SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham BDNI. Audit BPK pada 2006 kemudian menilai pemberikan SKL tersebut memang layak diberikan, karena pemegang saham sudah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA.
Ia menyatakan hasil audit BPK tidak berlaku surut, apalagi jika hasil audit sebelumnya telah dijadikan dasar mengambil kebijakan dan/atau suatu tindakan. Lebih-lebih, jika kebijakan dan/atau tindakan itu kemudian oleh audit BPK berikutnya dinyatakan sesuai.
“Bahwa Audit Investigasi BPK tahun 2017 yang menemukan adanya kerugian negara tidak lah secara otomatis dapat membatalkan atau meniadakan hasil audit BPK sebelumnya,” ujar Yusril.
Lagipula, ujar Yusril, kerugian negara yang dihitung dalam audit BPK pada 2017 itu adalah kerugian negara yang dihitung dari jumlah tagihan kepada petani tambak sejumlah Rp4,8 triliun, sebagaimana dilaporkan Syafruddin kepada Departemen Keuangan yang akan mengambil alih tugas-tugas BPPN.
“Bukan Rp1,1 triliun sebagaimana dalam BUNYSYST yang bukan dibuat oleh terdakwa, dikurangi hasil penjualan atas piutang tersebut sebesar Rp220 Miliar oleh PT PPA pada tahun 2007, jelaslah bahwa penjualan itu bukan dilakukan oleh terdakwa dan karena itu samasekali bukan menjadi tanggung jawab terdakwa,” ucap dia.
Syafruddin Arsyad Temenggung sebelumnya didakwa merugikan negara hingga Rp4,58 triliun terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia diduga telah melakukan penghapusan piutang Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada petani tambak yang dijamin  PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira.
Syafruddin juga dinilai menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala BPPN. Saat itu, Syafruddin menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham kepada Sjamsul, meskipun Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan dalam menampilkan piutang BDNI terhadap petambak.
Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(OJE/MetroTV)

 

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini