Sidang Putusan Gugatan Pembubaran HTI Digelar Hari I

0
14



Jakarta: Eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta soal gugatan pembubaran organisasi tersebut. Gugatan ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

Berdasarkan laman resmi PTUN Jakarta, sidang putusan digelar pukul 09.00 WIB. Sidang dipimpin Hakim Tri Cahya Indra Permana dengan hakim anggota Nelvy Christin dan Roni Erry Saputro, dan panitera pengadilan Kiswono.



Sidang sudah berjalan beberapa kali. Sidang kesimpulan digelar 19 April 2018. Sidang itu hanya berlangsung belasan menit.

Baca: Jubir: HTI Korban Agenda Politik

Eks HTI menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, tertanggal 19 Juli 2017.

Pro dan Kontra

Gugatan itu resmi dimasukkan pada Oktober 2017. Eks HTI tak terima karena menganggap organisasi mereka korban agenda politik. Juru bicara eks HTI Ismail Yusanto menegaskan pembubaran berdasarkan paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila tak berdasar.

Menurut Ismail, paham khilafah yang diperjuangkan HTI sudah sesuai ajaran Islam yang dijunjung tinggi Pancasila. Apalagi, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam mengakui negara berdasarkan Pancasila.

“Islam itu agama mayoritas di Indonesia, dan khilafah itu bagian dari ajaran Islam. Jadi, dari mana kami bertentangan dengan Pancasila?” ucap Ismail, Kamis, 19 April 2018.

Baca: Mahfud MD Sebut tak ada Tempat Bagi HTI

Di sisi lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan pembubaran HTI merupakan langkah tepat. Tak ada tempat bagi HTI di negeri ini.

“Kalau saya, HTI tidak bisa kompromi, dia konsepnya lain, kita lawan secara politik,” tegas Mahfud usai diskusi Para Syndicate, Jakarta Selatan, Kamis, 19 April 2018.

Negara khilafah yang digaungkan HTI justru membahayakan negeri. Negara khilafah pun menjadi sarang korupsi.

“Sekarang itu ada 57 negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, taruh lah itu disebut khilafah, semuanya itu sarang korupsi juga. Malah yang tidak khilafah yang bersih, misalnya New Zealand, Denmark, beber Mahfud.

(OJE)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini