Revisi UU KUHP Menghilangkan Kewenangan KPK

0
10



Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut revisi UU KUHP berdampak buruk terhadap pemberantasan korupsi di Tanah Air. Salah satunya, hilangnya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak perkara korupsi.

“Meskipun Pasal 729 RKUHP membuka peluang kewenangan lembaga-lembaga independen tetap berwenang menangani tindak pidana khusus, namun Pasal 723 RKUHP kembali mementahkan kekuatan Pasal 729 RKUHP,” kata Peneliti ICW Lola Easter di kantor ICW, Jakarta, Minggu, 3 Mei 2018.



Lola menyebut hukuman pidana denda terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diatur dalam draf RKUHP per 8 Maret 2018 lebih rendah dibandingkan UU Tipikor. Hal itu diperparah pemberlakuan Pasal 63 ayat (2) RKUHP yang menentukan, jik pidana denda dan pidana badan dijatuhkan secara kumulatif, pidananya tidak boleh melampui separuh batas maksimun kedua jenis pidana pokok yang diancamkan tersebut.

“Artinya, penjeraan yang dimaksud untuk dicapai pada UU Tipikor terhadap para terdakwa korupsi, tidak tercapai,” ucap dia.

Lola juga menyatakan jika delik tipikor dipaksakan masuk draft RUU KUHP, bisa dipastikan pengadilan Tipikor mati suri. Apalagi, pada Pasal Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor menyebutkan, Pengadilan Tipikor hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi.

“Dengan demikian jika tindak pidana korupsi diatur dalam KUHP maka kasusnya tidak dapat diadili oleh Pengadilan Tipikor dan hanya dapat diadili di Pengadilan Umum, sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk, Pengadilan Umum dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor,” ucap dia.

(OJE)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini