Polri Diminta Bentuk Badan Pengawas Independen

0
3



Ketua SETARA Institute Hendardi. Foto:MI/Immanuel Antoniyus


Jakarta: Tindakan Polri dalam memberantas terorisme sering mendapat sorotan. Pasalnya, tindakan Polri berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan mengancam kebebasan warga.

Apalagi, setelah Undang-undang Antiterorisme disahkan kekhawatiran semakin kuat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Ketua SETARA Institute Hendardi menyarankan Polri membentuk tim pengawasan independen. 



“Pengawas eksternal tidak diakomodasi di dalam UU baru itu. Dalam UU baru, DPR memang akan membentuk tim pengawas, tapi kan DPR itu badan politik,” kata Hendardi di Cikini di Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.

Badan pengawas dinilai penting untuk memastikan bahwa tindakan Polri profesional dan akuntabel. Untuk mengisi kekosongan pengawas internal, Polri bisa memanfaatkan peran Kompolnas dan Komnas HAM.

Baca: LPSK Menilai UU Antiterorisme Baru Perkuat Hak Korban

 “Selain itu, harus juga ada tradisi baru, di mana setiap operasi yang dilakukan polri harus dipertanggungjawabkan kepada publik agar masyarakat tahu. Tentu tanpa membocorkan kerahasiaan operasi itu sendiri,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Herdardi meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) lebih galak lagi. Ia menilai, BNPT masih belum optimal dalam menjalankan program deradikalisasi sehingga perlu penguatan.

“Deradikalisasi dijalankan bukan hanya kepada mereka yang sudah menjadi subjek penegak hukum, tapi juga masyarakat yang terpapar radikalisme,” pungkas dia.

(DMR)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini