Politikus Demokrat Amin Santono Jadi Tersangka

0
4



Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Amin Santono ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Demokrat itu diduga menerima hadiah atau janji usulan dana perimbangan keuangan daerah pada Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) 2018. 

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, penyelidikan kasus ini telah dilakukan sejak Desember 2017, setelah mendapat informasi dari masyarakat. 



“KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan serta menetapkan empat orang tersangka,” ujar Saut di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Sabtu, 5 Mei 2018. 

Selain Amin, KPK juga menetapkan Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Ditjen Perimbangan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Yaya Purnomo (YP), Perantara Eka Kamaludin (EKK) serta Kontraktor Ahmad Ghiast (AG) sebagai tersangka. Keempatnya ditangkap di lokasi yang berbeda. 

Amin, Eka, dan Ahmad ditangkap saat bertemu di sebuah restoran di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Semantara Yaya ditangkap di kediamannya daerah Bekasi. 

“Saat pertemuan berlangsung tim menduga terjadi penyerahan uang dari AG kepada AMS uang senilai Rp400 juta dipindahkan dari mobil AG ke mobil AMS di parkiran,” paparnya. 

Baca: KPK Tangkap Tangan Anggota DPR RI

Selain menyita uang tunai, KPK juga menyita bukti transfer sebesar Rp100 juta dan dokumen proposal. Sumber dana berasal dari para kontraktor di lingkungan Pemkab Sumedang. 

“AG diduga berperan sebagai kontraktor dan pengepul dan untuk memenuhi permintaan AMS,” ungkap Saut.  

Setelah pemeriksaan selama 24 jam dan gelar perkara, KPK menyimpulkan terjadi dugaan korupsi. Para tersangka dijerat dengan pasal berbeda. 

Amin, Eka dan Yaya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Semantara Ahmad disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b Pasal 13 UU Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

(AZF)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini