Politik | Bawaslu Diimbau Koreksi Diri

0
12



Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti. Foto: MI/Galih.


Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diimbau tak asal melaporkan partai politik ke Bareskrim Polri. Dihentikannya perkara dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus menjadi pelajaran untuk Bawaslu.

 

Pengamat politik Lingkar Madani Ray Rangkuti menyarankan Bawaslu koreksi diri. Menurut Ray, Bareskrim menghentikan kasus itu karena tak menemukan landasan pelaporan yang kuat.

 

“Artinya apa? itu bahan koreksi kepada Bawaslu agar tidak terburu-buru menyatakan ketersangkaan seseorang atau tidak dengan dalil yang masih diperdebatkan,” kata Ray saat dihubungi, Jumat, 1 Juni 2018.

 

Dia mengungkapkan, Bareskrim menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena beberapa pertimbangan. Pertama soal Bawaslu yang menggunakan Peraturan KPU (PKPU) lama tentang jadwal kampanye. Kemudian soal definisi kampanye citra diri yang belum dipahami secara luas oleh masyarakat.

 

Menurut Ray, Bawaslu sebaiknya tak perlu langsung memidanakan parpol, Bawaslu cukup memberikan peringatan secara lisan maupun tulisan.

 

“Cukuplah peringatan keras saja, baik tertulis maupun lisan. Dengan begitu orang mengerti bahwa yang begini-begini enggak boleh masuk dalam definisi citra diri itu,” tuturnya.

 

Ray menilai Bawaslu terlalu cepat menetapkan PSI sebagai tersangka, tetapi untuk PAN dan Demokrat hingga sekarang proses pelanggaran kampanyenya tak terdengar.

 

“Padahal iklan hampir sama, model hampir sama, di koran yang sama pula. Hanya beda satu hari dengan PAN dan Demokrat. Kenapa PSI cepat sekali diproses sedangkan PAN dan Demokrat kita enggak pernah dengar prosesnya. Ini sangat beralasan kenapa proses hukum kepada PSI tidak patut dilanjutkan (Bareskrim),” katanya.

Baca: KPU Hormati Bawaslu Soal PSI



Seperti diketahui, Bareskrim Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas perkara dugaan kampanye di luar jadwal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dilaporkan oleh Bawaslu. SP3 tersebut diterbitkan Bareskrim, Kamis, 31 Mei 2018.

 

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Herry Rudolf Nahak mengatakan kasus ini resmi disetop pada Kamis 31 Mei 2018. “Iya betul (kasusnya dihentikan), kemarin ya,” kata Herry.

 

Menurut Herry, penghentian kasus ini dilakukan setelah polisi mendapatkan keterangan ahli yang membidangi tindak pidana pemilu. Polisi juga mengantongi keterangan saksi dan barang bukti yang dianggap berkaitan dengan kasus yang dilaporkan Bawaslu.

 

Herry menyampaikan semua alat bukti yang diperoleh itu dikumpulkan ketika polisi melakukan gelar perkara. Berdasarkan kesimpulan gelar perkara, kata Herry, kasus tersebut tak memenuhi unsur pidana.

 

“Setelah kita lakukan gelar perkara, kesimpulannya itu bukan atau tidak termasuk tindak pidana pemilu,” ujar Herry.

(FZN)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini