Dewan Pers : Perusahaan Media tak Boleh Antikritik

0
13

Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi (kedua kiri) dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (29/5). (Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar).
JAKARTA, TERKINI.COM- Anggota Dewan Pers Imam Wahyudi meminta kritik Remotivi kepada Tribunnews atas pemberitaan terorisme jangan dianggap berlebihan. Kata dia, perusahaan media tak boleh antikritik.

“Karena pers itu memang harus siap dikritisi publik. Kalau publik enggak merasa terwakili kepentingannya, boleh saja dia kritik,” kata Imam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 29 Mei 2018.
Menurutnya, perusahaan media sejak awal didesain untuk menampung kepentingan publik. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Imam mendukung kritik dari publik pada media, dan disampaikan juga pada Dewan Pers.
Misalnya soal foto korban anak atau pelaku usia dini yang tidak diblur. “Sehingga kalau ada pelanggaran seperti itu, silakan protes ke media dan cc (carbon copy/terusan) ke Dewan Pers. Karena kedaulatan itu ada di publik,” kata Imam.
Tahun lalu, ia menyebut, ada 250 aduan ke Dewan Pers. Salah satu aduan berasal dari mahasiswa soal bocornya identitas anak di bawah umur yang tidak diblur media.
Imam mengapresiasi hal itu, meski laporan tersebut merupakan tugas dosen agar mahasiswanya bersikap kritis.
“Enggak apa-apa, itu bagian dari dosen merangsang mahasiswanya. Prinsipnya, kita harus melaksanakan kedaulatan itu,” tegas Imam.
Di sisi lain, ia juga mengkritisi sikap publik dalam mengkritik. Seperti Remotivi yang menyudutkan Tribunnews tanpa memberi solusi. Harusnya, kritik muncul sepaket dengan jalan keluar.
“Publik jangan mau menang sendiri tapi enggak memberi solusi. Kalau memberi kritik kasih jalan keluar sedikit meski belum teruji,” tandas Imam.(HUS/MetroTV)
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini