Pemerintah dan 3 Lembaga Koordinasi Kebijakan Antisi…

0
11



Jakarta: Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan koordinasi dan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan keberlanjutan reformasi. Hal ini dilakukan guna menyikapi perkembangan ekonomi global yang bergerak cepat.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut rapat pemerintah dengan tiga lembaga telah dilakukan sejak minggu lalu. Selain diikuti kepala tiga lembaga tadi, pemerintah juga diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta dirinya.



“Penguatan koordinasi kebijakan diarahkan untuk memprioritaskan stabilitas jangka pendek dengan tetap mendorong pertumbuhan pada jangka menengah,” kata Darmin dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Senin, 28 Mei 2018.

Dirinya menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia secara umum adalah baik dan kuat. Menurut dia, tekanan pada stabilitas khususnya nilai tukar rupiah lebih disebabkan oleh meningkatnya ketetapan likuiditas dan risiko ekonomi global, karena inisiatif dan perubahan-perubahan kebijakan di Amerika Serikat (AS).

“Menyikapi perkembangan ekonomi global yang sangat cepat, pemerintah, BI, OJK, dan LPS, terus meningkatkan kewaspadaan dan berkoordinasi serta siap mengambil kebijakan yang perlu untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan keberlangsungan pembangunan kita,” jelas dia.

Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global. Hal ini meliputi stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan transaksi berjalan yang aman, serta mendorong transaksi perdagangan untuk mencapai surplus.

“Hal ini ditempuh melalui penguatan bauran kebijakan moneter BI, kebijakan fiskal oleh Kemenkeu, ketersediaan bahan pokok strategis, perkembangan sektor riil pada umumnya, dan juga penguatan pengawasan lembaga keuangan oleh OJK dan tentu saja menjaga dan mempersiapkan langkah yang perlu diambil oleh LPS,” kata dia.

Sementara itu, Damrin menambahkan, implementasi kebijakan reformasi struktural di sektor riil terus dipercepat, seperti peningkatan daya saing, perbaikan iklim investasi, dan pembangunan infrastruktur strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

(AHL)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini