KPU Disarankan Ajukan Uji Materi UU Pemilu

0
17



Jakarta: Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menyarankan KPU menguji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU tak seharusnya menuangkan pelarangan eks narapidana korupsi pada Peraturan KPU (PKPU).

“Jadi jangan menggapai tujuan yang benar dengan proses yang salah. Kalau mau ayo bareng-bareng nanti kita ke judical review,” kata Rahmat kepada Medcom.id, Minggu, 3 Juni 2018.



Rahmat menerangkan sejatinya Bawaslu mendukung langkah KPU melarang mantan narapidana korupsi  nyaleg. Namun, jangan melalui prosedur yang salah.

“Pembatasan hak politik melalui PKPU itu tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. Hak asasi manusia itu harus melalui UU bukan PKPU,” tegas dia.

Baca: Bawaslu Ogah Jadi ‘Samsak’ KPU

Pencabutan hak politik warga negara, termasuk mantan narapidana korupsi tidak bisa sekadar tertuang pada PKPU. Harus ada keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Nah ini lagi masalah kemarin dan ini tak bisa dijawab oleh KPU . KPU dalam tujuan benar, kita apresiasi dalam hak tersebut, akan tetapi kalau melalui PKPU, ya salah,” ucap dia.

KPU menambahkan pasal  mengenai larangan mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif dalam PKPU tentang pencalonan legislatif. Pasal 8 huruf j rancangan PKPU menyatakan calon legislatif bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

(OJE)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini