KPK Diminta Baca Revisi KUHP Secara Utuh

0
9



Anggota Panja Revisi KUHP Arsul Sani. Foto: MI/Mohammad Irfan


Jakarta: Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Arsul Sani meminta Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) membaca utuh pasal per pasal tindak pidana korupsi dalam poin revisi. Pasal ini bukan hanya mengatur pidana, tetapi juga perampasan aset koruptor. 

“Sudah saya ledekin (KPK), kalau baca itu yang lengkap. Jangan satu, dua pasal saja. Baca semuanya, karena ini kitab UU,” kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Mei 2018. 



Arsul menjelaskan, dalam poin pasal tipikor ditambahkan pasal mengenai perampasan aset koruptor. Artinya, nilai ganti rugi kepada negara tidak bisa lagi disubsider dengan masa hukuman. Pasal ini dikatakan Arsul sudah disetujui semua fraksi. 

“Di buku 1 (KUHP) ada sudah disetujui. Nanti RKUHP yang baru kalau ini berlaku engga bisa kayak gini lagi,” jelasnya.

Arsul menambahkan, KPK jangan hanya mengedepankan aspek pidana dalam penindakan korupsi, tapi tidak memberikan efek jera. Sebaliknya, perampasan aset dinilai lebih ampuh. 

Baca: KPK Minta Jokowi Tegas Soal RUU KUHP

“Engga bisa lagi dia punya harta peninggalan, gitu dong. Dibikin mati perdata, itu lebih dahsyat. Kenikmatan hidupnya lebih menderita,” ujar Arsul. 

Arsul meminta pengkritik pasal tipikor melihat dengan jernih. Bukan hanya menilai dari sudut jerat pidana yang berkurang. 

“Bahwa itu kemudian membatasi dan mengurangi hukuman itu iya. Tetapi juga harus dilihat ketentuan KUHP yang lain, ada perampasan aset dan pidana tambahan diperluas,” pungkasnya. 

(DMR)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini