KPK Beberkan Risiko RUU KUHP Terhadap Pemberantasan

0
9



Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak pasal-pasal tindak pidana korupsi dimasukkan ke dalam RUU KUHP. Lembaga antirasuah bahkan telah melayangkan surat penolakan RUU KUHP tersebut kepada Presiden Joko Widodo, Ketua Panja RKUHP DPR serta Kementerian Hukum dan HAM.

“KPK menolak dimasukkannya tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana korupsi ke dalam RKUHP dan meminta agar tindak pidana korupsi seluruhnya tetap diatur dalam UU khusus di luar KUHP,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 30 Mei 2018.



Laode membeberkan sejumlah risiko terhadap KPK khususnya upaya pemberantasan korupsi jika pemerintah memaksa untuk mengesahkan RUU KUHP tersebut. Salah satunya, soal kewenangan KPK dalam memberantas korupsi yang diatur dalam UU Tipikor.

“Sementara dalam RUU KUHP tidak ada penegasan soal kewenangan lembaga KPK,” ujar dia.

Laode mengatakan aturan-aturan baru yang diadopsi dari UNCAC seperti korupsi di sektor swasta pun berisiko tidak dapat ditangani oleh KPK jika RUU KUHP itu benar-benar direstui pemerintah.

Laode bahkan menyebut jika RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Padahaal, uang pengganti diperlukan untuk mengganti kerugian uang negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

Selain itu, RUU KUHP juga ikut mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif. RUU KUHP pun mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan, dan pemufakatan jahat tidak pidana korupsi.

“Hal berbeda dengan UU Tipikor saat ini. Terjadi juga penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, dan tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan yang diatur di luar KUHP ke dalam RKUHP,” tutur Laode.

Atas hal tersebut, KPK memberikan sejumlah rekomendasi agar penyelesaian RUU KUHP tidak berlarut-larut. Salah satunya mengeluarkan delik-delik untuk tipikor, narkotik, pelanggaran HAM berat, pencucian uang, dan tindak pidana terorisme.

“KPK mengingatkan pada semua pihak bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang berakibat sangat buruk terhadap bangsa ini. Sikap dan aturan-aturan yang memperlemah pemberantasan korupsi tentu akan berakibat buruk bagi masa depan bangsa ini,” pungkas dia.

(SCI)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini