Imparsial: Pelibatan TNI Seharusnya Hanya untuk Da

0
4



Direktur Imparsial Al Araf di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Medcom.id/Nur Azizah


Jakarta: Pelibatan TNI dalam penindakan terorisme dinilai tidak tepat. Direktur Imparsial Al Araf mengatakan, pelibatan TNI seharusnya dilakukan saat Indonesia mengalami darurat militer, bukan sipil.

“Atau bila tingkat keamanan sudah terancam dan pelaku sudah menganggu satu teritorial tertentu,” kata Al Araf di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 Mei 2018.



Penguasaan wilayah yang dimaksud Al Araf seperti di Suriah, Philipina, dan Poso. Dalam situasi seperti, ada pola keamanan yang tidak bisa diantisipasi polisi. “Maka di situlah TNI bisa masuk untuk membantu. Tetapi tetap dalam kendali polisi,” ungkapnya.

Baca: SETARA: TNI tak Boleh Lakukan Operasi Militer Sendiri

Al Araf menegaskan, pelibatan TNI bisa dilakukan bila terjadi ancaman secara militer. “Pelibatan TNI harus menjadi pilihan terakhir,” ungkapnya.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mempertanyakan ihwal posisi TNI bila melakukan pelanggaran. Pasalnya, hal tersebut tidak dijelaskan dalam Undangan-undangan Antiteror yang baru saja disahkan.

“Bagaimana kalau ada pelanggaran? diadili di mana? Kalo polri bisa dituntut pidana. Kalau TNI di pidana biasa atau peradilan militer. Kalau pidana biasa bukan yuridiksi dia, kalau militer juga tidak bisa. Ini yang tidak jelas,” pungkas dia.

Anam meminta Keputusan Presiden dapat merinci kewenangan TNI dalam penindakan terorisme. Jangan sampai, lanjut, dia, kewenangan TNI tumpang tindih dan tarik-menarik dengan Polri.

(YDH)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini