Fredrich Ancam Laporkan Majelis Hakim Tipikor ke MA

0
21



Jakarta: Terdakwa perkara merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (KTP-el), Fredrich Yunadi menuding majelis hakim Tipikor yang menangani perkaranya memihak kepada jaksa KPK. Fredrich mengancam akan melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). 

“Ternyata hakim melanggar Pasal 158 (KUHAP) dia menunjukan sikap dalam hal ini memihak,” kata Fredrich di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Mei 2018. 



Fredrich menyebut, sejumlah permohonannya tak dikabulkan majelis. Mantan pengacara Setya Novanto itu sempat mengajukan keberatan lantaran Jaksa hanya membacakan pokok-pokok berkas tuntan, sementara ia meminta seluruh berkas tuntutan sebanyak 577 halaman dibacakan seluruhnya. 

Majelis hakim yang diketuai Syaifuddin Zuhri tak mengabulkan permohonan Fredrich. Hakim tetap setuju bahwa berkas tuntutan hanya dibacakan pokok-pokoknya.

Baca: Friedrich Yunadi Dituntut 12 Tahun Penjara

Tak sampai di situ, perdebatan antara kubu Fredrich dan majelis hakim juga terjadi usai jaksa membacakan surat tuntutan. Kubu Fredrich keberatan dengan keputusan majelis yang hanya memberikan waktu satu minggu lebih satu hari untuk menyusun nota pembelaan (pleidoi). 

“Pleidoi ini akan mencapai seribu halaman. Itu akan memakan waktu cukup panjang buat kami. Mengingat dalam hal ini apa yang dituntut oleh JPU itu kan sudah merupakan suatu upaya kriminalisasi, sehingga kami minta yang mulia menunggu minimum dua minggu,” kata Fredrich. 

Namun ketua Majelis Hakim Syaifuddin Zuhri mengatakan waktu yang diberikan kepada kubu Fredrich tak bisa diperpanjang lantaran akan terpotong oleh Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, hakim juga harus menyesuaikan waktu sidang dengan masa penahanan Fredrich. 

“Sudah ditetapkan, Jumat 8 Juni Sidang Pembelaan. Sidang ditutup,” tegas Hakim Syaifuddin. 

Baca: Tak Ada Hal Meringankan dalam Perkara Fredrich

Meski begitu, Fredrich masih tak puas. Ia malah mengancam akan melaporkan majelis hakim Tipikor kepada KY dan MA. 

“Kita akan hadapi. Saya akan lapor langsung pada pimpinan KY dan MA, bahwa ternyata hakim melanggar pasal 158. Sudah jelas dan mutlak (hakim memihak),” ujar Fredrich usai persidangan. 

Fredrich dituntut 12 tahun penjara. Fredrich juga diwajibkan membayar denda Rp600 juta subsider enam bulan kurungan. 

Bekas kuasa hukum Setya Novanto itu dinilai terbukti merintangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek KTP-el yang menjerat kliennya dengan cara memanipulasi data medis Novanto dan mengatur RS Medika Permata Hijau untuk menghindari pemeriksaan KPK pada pertengahan November 2017.

Fredrich dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(DMR)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini