Formappi: Kinerja DPR di Bidang Anggaran Sangat Re

0
4



Jakarta: Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja DPR dalam pengawasan pelaksanaan APBN 2018 amat minim. Kendati, masalah itu menjadi fokus DPR dalam rencana kerja DPR masa sidang (MS) IV.

Direktur Eksekutif Formappi I Made Leo Wiratma mengatakan dari 11 komisi, hanya empat komisi yang menggelar rapat kerja (raker), rapat dengar pendapat (RDP), dan RDP umum dengan mitra kerjanya terkait pelaksanaan fungsi anggaran. Komisi itu adalah Komisi I, Komisi IV, Komisi VIII, dan Komisi IX. 



“Di bidang anggaran, kami melihat kinerja DPR sangat rendah atau bahkan boleh dikatakan minim capaian,” kata Leo di kantornya, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, Selasa, 22 Mei 2018.

Leo mengatakan rapat kerja membahas mengenai evaluasi pelaksanaan APBN 2017, revisi anggaran dan program, rencana kerja, serta anggaran tahun 2018. Di sisi lain, Badan Anggaran (Banggar) minim agenda, tidak ada rapat pembahasan anggaran. 

“Selama ini kita lihat yang ada hanya kunjungan kerja Banggar ke daerah (Nusa Tenggara Barat dan Bali),” ujar Leo.

Baca: DPR Harus Diberi Sanksi Jika Telat Selesaikan RUU

Sementara itu, tengah minimnya agenda kerja pada MS IV, DPR mengusulkan kenaikan anggaran dalam APBN 2019. “DPR meminta anggaran Rp7,7 triliun atau naik sekitar Rp2 triliun dibanding tahun 2017 sebesar Rp5,7 triliun,” sebut dia.

Kenaikan anggaran ini salah satunya untuk pembangunan gedung/penataan kompleks parlemen. Hal ini pun menjadi pertanyaan. “Mengapa DPR begitu ngotot tetap mengajukan anggaran pembangunan gedung tersebut,” ungkap dia.

Kengototan DPR itu, kata Leo, terlihat karena anggaran pembangunan gedung/penataan kompleks perlemen sudah pernah diusukan dalam APBN 2017, tetapi ditolak. Pengajuan anggaran itu pada 2019 pun menjadi sorotan publik. 

(OGI)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini