Ekonom: Subsidi Bisa Tingkatkan Penerimaan Pajak

0
9



Jakarta: Pengamat ekonomi energi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Kusfiardi menilai subsidi masih diperlukan karena bisa meningkatkan penerimaan pajak. Itu sebabnya, dia menilai Pemerintah bisa kembali memberikan subsidi berbagai komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk premium.

“Pemerintah keliru dalam melihat subsidi, karena menganggap sebagai beban. Padahal subsidi bisa diposisikan sebagai biaya untuk membangkitkan penghasilan masyarakat, yang ujungnya dapat membangkitkan peningkatan penerimaan pajak,” kata Kusfiardi dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.

Menurut dia, ketika Pemerintah tidak memberikan subsidi pada komoditas penting, pada prinsipnya bukan hanya merugikan pelaku bisnis. Selain itu, negara juga rugi karena potensi pajak yang diberikan menjadi tidak optimal.

Kusfiardi mengkhawatirkan jika kebijakan tersebut terus berlanjut maka akan berdampak semakin buruk. Yaitu, perekonomian yang semakin melambat dan menurun. Jika itu terus tetrjadi, maka tidak ada sektor-sektor produksi baru yang muncul dan pasar Indonesia justru dikuasai produk-produk impor.

“Akhirnya yang menikmati potensi perekonomian kita adalah para importir dan industri asing. Padahal, seharusnya kebijakan harga termasuk BBM, dibuat untuk mendorong akselerasi perekonomian nasional,” kata dia.

Dia menilai hal ini tidak hanya mengancam penerimaan negara. Tidak diberikannya subsidi juga menunjukkan bahwa Pemerintah salah urus dan tidak memiliki pemetaan serta roadmap yang jelas.

Menurutnya, hal terpenting dihapusnya subsidi ternyata juga tidak sesuai dengan konstitusi. Karena menurut UUD 1945 Pasal 33 ayat 2, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. “Clear bahwa itu adalah kewajiban. Dan pemerintah sudah melanggar konstitusi,” lanjut dia.

Terkait subsidi BBM, saat ini Pemerintah memang hanya memberikan subsidi kepada BBM jenis Solar. Sedangkan premium, meski harganya diatur pemerintah namun Pemerintah tidak memberikan subsidi.

 
(AHL)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini