Bupati Lampung Tengah Didakwa Suap DPRD Rp9,6 Miliar

0
4



Jakarta: Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa didakwa menyuap anggota DPRD Rp9,6 miliar. Suap tersebut agar anggota DPRD memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah kepada PT Sarana Muti Infrastruktur (Persero) sebesar Rp300 miliar pada tahun anggaran 2018.

“Terdakwa telah memberi sesuatu berupa uang yang nilai keseluruhannya Rp9,6 miliar,” ujar Jaksa pada KPK Ali Fikri saat membacakan surat dakwaan terhadap Mustafa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2018. 



Suap itu dilakukan Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Taufik Rahman. Sejumlah anggota DPRD yang diduga menerima uang haram tersebut antara lain; Natalis Sinaga, Rusliyanto, Achad Junaidi Sunardi, Raden Zugiri, Bunyana dan Zainuddin 

Jaksa Ali membeberkan pemberian uang dilakukan secara bertahap, yakni Rp2 miliar sebanyak dua kali, Rp1,5 miliar sebanyak dua kali, Rp495 juta, Rp 1,2 miliar, dan terakhir Rp1 miliar. Sehingga total uang yang diberikan sejumlah Rp9,6 miliar.

Selain itu, pemberian uang itu juga dimaksudkan agar anggota DPRD menandatangani surat pernyataan kesediaan Pimpinan DPRD untuk dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil Lampung Tengah dalam hal terjadi gagal bayar.

Dia mengungkapkan, mulanya Pemkab Lampung Tengah membutuhkan dana pinjaman dari PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk keperluan pembangunan beberapa ruas jalan dan jembatan. Untuk memenuhi syarat pinjaman daerah, dibutuhkan persetujuan dari DPRD.

(Baca juga: Bupati Mustafa Lobi DPRD Soal Pinjaman untuk APBD)

Saat pembahasan anggaran di DPRD, hanya Fraksi PKS yang setuju dengan pengajuan dana tersebut. Mustafa kemudian meminta Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah, Natalis Sinaga untuk memengaruhi fraksi lainnya. 

Natalis kemudian meminta agar Mustafa menyediakan uang untuk memengaruhi fraksi lainnya. Awalnya, Natalis meminta uang sebesar Rp5 miliar.

“Natalis Sinaga meminta Mustafa menyediakan uang Rp5 miliar untuk diserahkan kepada unsur pimpinan DPRD Lampung Tengah, para ketua fraksi dan para anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah,” tutur jaksa.

Mustafa lalu memerintahkan Taufik untuk mengumpulkan uang suap tersebut kepada rekanan yang mengerjakan sejumlah proyek di Kabupaten Lampung Tengah. Natalis kemudian kembali meminta uang kepada Mustafa sebesar Rp3 miliar untuk Ketua DPD Partai Demokrat, PDI Perjuangan, dan Gerindra.

Natalis mengancam tiga fraksi tersebut akan menolak permohonan jika Mustafa tak menyediakan uang yang diminta. Mustafa sepakat memberikan uang dengan meminjam dana dari Simon Susilo dan Budi Winarto.

Mustafa kemudian menjanjikan dua proyek dengan nilai total anggaran mencapai Rp67 miliar kepada keduanya. Simon dan Budi akhirnya berhasil mengumpulkan uang Rp12,5 miliar. 

Mustafa didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(Baca juga: Bupati Lampung Tengah Kumpulkan Suap dari Rekanan Proyek)

(REN)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini