BEI: Kasus Bupati Mojokerto tak Ganggu Bisnis TBIG dan TOWR

0
7
Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan kasus yang menjerat Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa tidak berdampak signifikan terhadap dua perusahaan infrastruktur yang karyawannya diduga terlibat, yakni PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) dan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG)‎.
Menurut Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat, kedua perusahaan juga sudah memenuhi panggilan bursa. Pemanggilan memastikan keberlangsungan usaha berjalan normal.
“Yang menerima laporan dari tim kami yang melakukan pertemuan dengan manejemen emiten (TBIG dan TOWR),” kata Samsul, ‎ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2018.
“‎Bertemunya dengan tim saya. Biasanya kalau tidak terlalu serius mereka tidak langsung menghadap ke saya, berarti ya biasa-biasa saja,” jelas dia.
Terkait dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) termasuk di dalamnya tentang keberlangsungan usaha (going concern), tutur Samsul, tidak ada indikasi terganggu. “Apakah going concern-nya terganggu, sampai saat ini belum,” ucap dia.
BEI merasa perlu memanggil setiap emiten dalam situasi seperti itu. Tujuannya untuk mengetahui apakah keberlangsungan perusahaan terganggu atau tidak. “Ya kalau tidak ada pengaruh apa-apa cukup diinformasikan saja,” pungkas Samsul.
Sebagaimana diketahui, perkara di Mojokerto menyeret nama PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Onggo Wijaya selaku Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) yang merupakan anak usaha TOWR dan Ockianto karyawan TBIG sebagai tersangka suap Bupati Mojokerto Mustofa Kemal Pasa.
Keduanya diduga melakukan pelanggaran terkait pengurusan izin prinsip pemanfaatan ruang (IPPR) dan izin mendirikan bangunan (IMB) atas pembangunan menara telko di kabupaten Mojokerto pada 2015.
Mustofa sendiri juga telah ditetapkan sebagai sebagai tersangka suap dan gratifikasi untuk sejumlah kasus. Selain kasus izin menara telekomunikasi, Mustofa bersama Kadis PUPR Pemkab Mojokerto tahun 2010-2015, Zainal Abidin, ditetapkan tersangka dugaan penerimaan gratifikasi terkait jabatannya. Dugaannya adalah menerima fee beberapa proyek senilai Rp3,7 miliar pada 2015.
Terkait kasus ini, KPK telah menggeledah lebih dari 31 lokasi, 20 di antaranya kantor dinas pemerintah kabupaten Mojokerto. KPK juga menyita 13 kendaraan milik Bupati Mojokerto, meliputi lima unit jet ski, enam mobil mewah, dan dua sepeda motor. Sementara 16 mobil disita dari sebuah showroom mobil di Mojokerto yang diduga sebagai bagian dari uang hasil korupsi bupati.
KPK juga mengamankan uang Rp3,7 miliar yang didapatkan di dalam lemari kamar orang tua bupati Mustopa. Temuan ini melengkapi hasil penggeledahan sebelumnya ketika KPK menyita uang senilai Rp4 miliar dari tempat bupati.(AHL)
Sumber
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini