Badan Kehormatan DPRD DKI Rapat Bahas Laporan Etik Politikus PSI William Aditya – Nasional Terkini

0
9



Terkini.com – Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta menggelar rapat atas pengaduan etik terhadap anggota DPRD William Aditya Sarana. Rapat tersebut dihadiri seluruh perwakilan fraksi di DPRD.

Ketua Badan Kehormatan Achmad Nawawi menegaskan hasil rapat BK bersifat rekomendasi. Sehingga, segala keputusan bentuk sanksi merupakan prerogatif pimpinan dewan.

Kendati demikian, dia berharap tidak ada sanksi berat terhadap anggota yang dilaporkan, termasuk William. Alasan Nawawi agar menjaga citra eksekutif dan legislatif Jakarta.

“Saya berharap tidak ada teguran demi menjaga nama baik kita,” ujar Nawawi, Jakarta, Selasa (5/11).

Mengenai ramainya isu pengadaan lem aibon yang diviralkan William, Nawawi sedikit berkomentar. Menurutnya, sebagai anggota legislatif sudah sepatutnya mengawasi kinerja eksekutif, termasuk yang dilakukan William mempublikasi usulan lem aibon di Dinas Pendidikan.

Akan tetapi, kata Nawawi, cara William tidak tepat karena usulan anggaran lem aibon dan anggaran aneh lainnya belum dibahas dalam rapat resmi. William bersama PSI juga melakukan konferensi pers mengenai usulan anggaran fantastis nan aneh.

“Ini kan masih rancangan, mestinya belum dibuka sampai jumpa pers. Tapi tidak semua wewenang kami memutuskan,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Fraksi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Di menilai William melanggar Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta dan menyebabkan kegaduhan.

Menurut Sugiyanto, anggota komisi A DPRD DKI tersebut melanggar kode etik dengan mengunggah usulan anggaran Pemprov DKI ke media sosial.

Padahal pengajuan anggaran seperti lem aibon sebesar Rp 82 Milliar hingga ballpoint atau pulpen Rp 124 Milliar dapat dibahas saat rapat komite berlangsung.

“Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan,” ucap Sugiyanto. [ray]





Source link

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini