Apakah Dibutuhkan Pengawasan Aktivitas Kampus Untuk Cegah Radikalisme dan Terorisme? | dunia | DW

0
11


Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) berencana mengumpulkan seluruh rektor yang ada di Indonesia untuk membahas cara penanggulangan radikalisme dan intoleransi di dalam kampus. Apakah pengawasan aktivitas di kampus diperlukan untuk mengatasi radikalisme di perguruan tinggi? Deutsche Welle berbincang dengan salah seorang pengamat masalah terorisme Noor Huda Ismail.

DW: Setelah penangkapan tiga alumni Universitas Riau yang diduga terkait gerakan terorisme, apakah pengawasan aktivitas di kampus untuk mengatasi radikalisme di perguruan tinggi diperlukan?

Noor Huda Ismail: Kenyataannya secara empiris, sejak dulu kampus memang sudah digunakan oleh kelompok-kelompok radikal untuk melakukan rekruitmen. Mulai dari mobilisasi isu di Afghanistan, Suriah, semua polanya sama. Itu terjadi karena organisasi-organisasi di kampus seringkali juga berafiliasi dengan pihak luar. Sejak mulai zaman konflik di Afghanistan, proses mobilisasi massa kerap dilakukan di kampus. Untuk mengatasi kondisi terpaparnya kampus oleh ideologi radikal sekarang ini, masalahnya bukan lagi bagaimana kita mengawasi kampusnya, namun bagaimana cara kita dalam menghadapi argumen-argumen kelompok-kelompok radikal ini. Yang mengkhawatirkan itu adalah kita selalu mendeskriditkan orang-orang lain yang punya ideologi atau pemikiran berbeda. Indonesia tidak terbiasa dengan perdebatan atau mempertanyakan ideologi yang berbeda. Kalau berdebat hanya melihat: salah-benar. Padahal yang penting adalah untuk memahami cara pandang orang lain.

Noorhuda Ismail

Pengamat masalah terorisme: Noor Huda Ismail

Di beberapa negara Eropa, banyak yang menyamakan antara cara berpikir radikal dan tindakan radikal. Sebelum orang melakukan tindakan radikal, maka dianggap ada dalam cara berpikirnya dulu yang seperti itu. Cara berpikir semacam itu pun dianut di Jerman. Mungkin karena Jerman juga punya beban sejarah dengan kemunculan Nazi dan fasisme. Namun karena saya berada dalam lingkungan Anglo Saxon, seperti di Inggris misalnya, atau Amerika Serikat, maka menurut saya, tdiak apa-apa jika orang-orang punya cara berpikir atau kognitif yang beraliran radikal, sejauh tidak pada tindakannya yang radikal.

Kalau bukan dari pemikiran kognitif, apa hal yang memicu orang bertindak radikal?

Fakta di lapangan menunjukan bahwa seringkali yang menggerakan orang untuk melakukan tindakan radikal bukan selalu dari cara berpikir atau kognitif atau ideologi, melainkan dari jaringan sosial. Dari 25 orang yang saya wawancarai, mengapa mereka pergi ke Afghanistan, Moro atau Suriah untuk berjihad, hampir tidak satupun (80%) bukan dari faktor ideologi. Ada faktor budaya. Misalnya salah seorang yang bernama Yusuf, ia tertarik berjihad karena menyaksikan video pembantaian di Bosnia. Jadi secara kultur. Kemudian ia bertemu dengan jaringan sosialnya, merasa diterima, lalu mengenal jihad. Pemicunya kultural, bukan ideologi. Padahal ia orang Nahdatul Ulama dan juara P4 (pedoman, Penghayatan, Pengamalam Pancasila), namun ia memutuskan berjihad. Maka dari itu, tantangan akademis itu adalah harusnya memahami bahwa hal itu bisa terjadi, misalnya, karena negara tidak hadir, kelompok moderatnya lemah, sementara kelompok kanan mengambil alih kampus. Kritiknya di situ.

Kriteria yang Anda amati dari pelaku teror?

Orang yang menjadi pelaku teror itu kebanyakan malah rata-rata orang umum yang belajar teknik. Kecenderungan orang yang berlatar belakang teknik menjadi radikal lebih kencang, karena cara berpikirnya hitam-putih. Pemikiran-pemikiran radikal itu semuanya utopis dan tidak nyata. Kalau menurut saya tidak usah dilarang, konfrontasikan saja.

Anda bisa memberi contoh?

Kita ambil contoh Partai keadilan Sosial (PKS). Mereka jualannya kan donor darah, menyanyi lagu rohani, awalnya itu pendekatan kultural, bukan lewat ideologi. Orang ke Palestina jadi lebih pada perasaan persaudaraan. Ketika sudah di sana, pening juga, melihat kenyatannya ternyata di Palestina bukan hanya ada orang Islam, melainkan banyak agama lain. Jadi kalau menurut saya yang dilakukan sebaiknya adalah dengan mengkonfrontir lewat budaya juga, film misalnya. Hal-hal yang sifatnya edukasi. Saya sangat ‘mencintai berkonfrontasi’ dengan kemanusiaan. Lalu membangun kegiatan-kegiatan yang sifatnya dialog moderat.

Bagaimana mengajak mereka yang radikal untuk ikut kegiatan moderat?

Ada berbagai aliran di masyarakat. Yang bahaya ini adalah oarng-orang yang melakukan tindakan kekerasan ekstremdi kubu manapun. Ini tantangannya. Jadi kalau pemikirannya saja ekstrem,  terserah, boleh saja, asal jangan pakai tindak kekerasan. Batasannya adalah landasan hukum. Baru diambil tindakan.

Jika Anda ada di pemerintahan atau menjadi menteri pendidikian, dalam menghadapi fenomena radikalisme di kampus, langkah apa yang Anda ambil?

Saya akan mengedepankan logika kemanusiaan. Kelompok-kelompok radikal kita dudukan bersama dengan pendekatan kemanusiaan. Masalah yang dihadapi di kementrian pendidikan sekarang ini adalah lemahnya daya berpikir kritis. Jika ada argumen dari kelompok kanan kita konfrontasi terus dengan argumen kemanusiaan. Kita tak bisa mengontrol cara berpikir orang. Seberapa dalam perasaan kita, kita pun tidak bisa mengukur. Namun jika mereka melakukan kekerasan, ambil tindakan tegas. Apabila mereka banyak berpikir atau meneriakkan orang lain kafir, ajak ‚piknik bareng‘, maksud saya buat kegiatan di mana orang-orang kanan yang berteriak kafir tadi dengan mengikutsertakan orang-orang yang disebutnya kafir. Sehingga biarkan orang-orang itu berefleksi. Saya tetap menentang terorisme, namun cara kita berbeda. Kan ada aturannya. Misal orang tersebut mengajak orang membunuh dengan mengatakan: ‘oh ini orang-orang itu kita bunuh saja’, ya orang yang mengajak orang lain melakukan hal tersebut harus ditangkap atau melakukan aksi kekerasan harus ditangkap. Itu ada hukumnya. 

Politik identitas itu sulit, namun ada titik letihnya. Misalnya orang pacaran, lalu putus. Itu pun seperti orang-orang radikal ini, jika tidak cocok, dia akan berubah, mencari hal lain. Jika menjadi menteri, maka harus menekankan nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Saat ini di pendidikan Indonesia masih lebih menekankan soal agama. Kita lebih baik fokus pada kerja-kerja yang produktif.

 





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini