Analisa Ekonomi | Membandingkan Utang Indonesia dan Malaysia

0
13



BUKAN hanya Indonesia, hampir semua negara di dunia memiliki utang sesuai kebutuhannya. Sebagai salah satu instrumen dalam mengelola perekonomian, utang bagi sebagian negara digunakan untuk kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur. Ada pula negara yang berutang untuk membayar cicilan utang itu sendiri.

Tak sedikit yang berhasil membangun negaranya lewat pinjaman luar negeri. Sebaliknya, beberapa negara pernah gagal akibat kesalahan dalam pengelolaan utang itu sendiri. Sejumlah negara yang mengandalkan utang untuk pembangunan infrastruktur antara lain Angola, Zimbabwe, Nigeria, Sri Lanka, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok.



Untuk pinjaman luar negeri Indonesia, pemerintah mengklaim diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, peningkatan dana alokasi khusus (DAK) fisik maupun dana desa. Pembangunan infrastruktur juga dilakukan secara masif di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berupa pembangunan bandara, pelabuhan, bendungan, kereta, jalan tol, hingga perbaikan pos lintas batas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sendiri hanya dapat membiayai 8,7 persen dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Sementara anggaran yang dibutuhkan negara untuk melanjutkan pembangunan hingga 2019 mencapai lebih dari Rp5.000 triliun. Sebab itu, berutang menjadi salah satu cara pemerintah agar memperoleh dana yang teramat besar itu.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, utang pemerintah yang menembus Rp5.021 triliun (kurs Rp14.000 per USD) lebih rendah. Pasalnya, utang pemerintah Malaysia hampir mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya sedangkan Indonesia hanya 29 persen terhadap PDB.

Bahkan secara nominal, Malaysia kini tercatat memiliki utang 1 triliun ringgit atau setara dengan Rp3,534 triliun (kurs rupiah Rp13.400). Padahal negeri Jiran ini disebut tidak pernah memiliki utang lebih dari 300 miliar ringgit.

Diberitakan, utang yang mencapai 1 triliun ringgit itu terkait dengan dugaan kasus korupsi 1MDB (1 Malaysia Development Berhad). 1MDB semacam BUMN yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak untuk menghimpun dana pembiayaan proyek infrastruktur Malaysia.

Baca: Mahathir: Utang Malaysia Membengkak hingga Rp3.570 T

Pada 2015, 1MDB gagal membayar sebagian utangnya kepada para pemegang obligasi dan bank-bank kreditor. Sementara proyek infrastruktur yang diklaim Najib belum juga menunjukkan dampak ke ekonomi Malaysia. Hal ini kemudian menjadi dugaan bahwa Najib Razak dan orang-orang terdekatnya menyelewengkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

“Kita melihat keuangan negara, contohnya, disalahgunakan sehingga kita saat ini menghadapi utang yang telah meningkat hingga satu triliun ringgit,” kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad dalam pidato perdananya di hadapan staf kantor perdana menteri, Senin 21 Mei 2018.

Menanggapi hal itu, Kepala Kajian Makro LPEM Universitas Indonesia Febrio Kacaribu menilai peruntukan utang Indonesia jauh lebih baik dari Malaysia bila dugaan korupsi tersebut terbukti benar. Pasalnya, utang Indonesia terlihat jelas secara fisik lewat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Sementara Malaysia menggunakan utangnya untuk membangun pusat ekonomi Tun Razak Exchange, dan pembangunan kompleks real-estate di Bandar Malaysia. Kedua kompleks ekonomi itu terletak di Kuala Lumpur dan hanya berjarak tiga kilometer.

Tingginya rasio utang Malaysia, kata Febrio, akan membawa dampak terhadap perekonomian negeri Jiran tersebut. Paling tidak akan mengganggu pasar keuangan, lembaga pemeringkat kredit, serta berkurangnya kepercayaan investor.

“Terus terang bagi saya, kaget juga dan itu berdampak buruk bagi perekonomian Malaysia. Kalau korupsi benar ada maka akan sangat jauh berbeda dengan kita. Indonesia kan enggak ada masalah penyelewengan. Utang kita langsung masuk dan jelas dinyatakan untuk apa saja,” ungkap Febrio saat dihubungi Medcom.id, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai beda utang Indonesia dan Malaysia tak melulu diukur lewat rasio terhadap PDB. Jika dihitung menggunakan skema Debt Services to Export Ratio atau total bunga dan cicilan pokok utang dibagi dengan total ekspor, maka Malaysia masih jauh lebih baik dari Indonesia.

Berdasarkan data Bank Dunia, Debt Services to Export Ratio Malaysia hanya lima persen jika dibandingkan Indonesia yang berada di atas 25 persen. Artinya setiap 1 rupiah utang baru di Indonesia itu dinilai belum bisa meningkatkan kinerja ekspor. Tercatat nilai ekspor pada April 2018 hanya menyentuh USD14,47 miliar atau anjlok 7,19 persen dari bulan sebelumnya.

“Itu salah satu bukti bahwa Malaysia dengan utang sebesar itu memiliki kinerja cukup bagus (sektor ekspor),” ucap Bhima kepada Medcom.id.

Bhima menambahkan ketidakmampuan Malaysia dalam mengelola utang  yang dikaitkan dengan dugaan korupsi kurang tepat. Sebab, persoalan korupsi di Indonesia jauh lebih pelik dan terjadi hampir di semua lini. Pengelolaan utang begitu kompleks dan diukur lewat pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor. Di Indonesia, kata Bhima utang pemerintah terus membengkak, diiringi defisit neraca perdagangan serta pelebaran defisit transaksi berjalan. Hal tersebut harus dikelola dengan sangat pruden oleh pemerintah agar tidak mengganggu daya dukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Saya cukup ragu jika dibandingkan soal korupsi. Di Indonesia korupsi mulai dari kepala desa  sampai kepala pusat kita lebih juara. Masalahnya bukan itu tapi utangnya digunakan untuk apa,” tambahnya.

Sebaliknya, Febrio Kacaribu menganggap rasio terhadap PDB merupakan matrik paling tepat untuk membandingkan utang suatu negara dengan negara lain. Rasio ini dilihat dari kemampuan suatu negara dalam membayar utangnya melalui penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah tentu berasal dari pajak yang merupakan fungsi dari PDB.

“Kalau PDB naik maka penerimaan pajaknya naik jadi memang masuk akal kalau untuk membandingkan beban utang negara dengan negara lain dengan membandingkan antara rasionya,” imbuh Febrio.

Patungan Warga tak Efektif Bayar Utang Negara

Berbagai upaya dilakukan pemerintah Malaysia dalam melunasi tumpukan utang yang diwariskan Najib Razak. Mulai dari rencana pemotongan gaji seluruh menteri di kabinetnya sebesar 10 persen hingga gerakan patungan untuk membantu melunasi utang pemerintah. Gerakan ini dinamai “Please Help Malaysia!” Kampanye tersebut telah berhasil mengumpulkan dana hampir USD3.633 dari target USD100 ribu.

“Ini karena kami perhatian pada masalah keuangan di negeri ini,” ujar Mahathir pada Rabu 23 Mei 2018.

Metode serupa dianggap tidak dapat diimplementasikan di Indonesia lantaran kegiatan itu tidak efektif secara ekonomi. Pada era Orde Baru, Presiden Soeharto pernah mengimbau masyarakat untuk memberikan sumbangan berupa emas dalam rangka memperkuat fiskal. Namun imbauan itu justru tak digubris.

“Secara ekonomi sangat kecil atau enggak ada dampak yang besar. Coba deh hitung sedikit sekali  yang terkumpul. Jadi itu lebih ke politis,” kata Febrio Kacaribu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrayati menyatakan kebijakan Mahathir dalam memotong gaji menteri tidak dapat diadopsi di dalam negeri. Pasalnya, Indonesia sudah memiliki ABPN yang didesain berdasarkan kebutuhan perekonomian. Di mana APBN digunakan untuk membangun sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan serta meningkatkan sektor-sektor unggulan.

“Kebutuhan Indonesia dan Malaysia sangat berbeda, kalau Pak Mahathir itu dipilih (potong gaji menteri) ya itu pilihan politik,” kata Ani sapaannya pada Sabtu 26 Mei 2018.

Meski demikian, Bhima Yudhistira memungkinkan masyarakat Indonesia untuk mengadopsi metode rakyat Malaysia dalam membantu pemerintahnya. Hanya saja kepercayaan atau trust masyarakat Indonesia terhadap pemerintah tak sebesar kepercayaan masyarakat Malaysia.

“Mereka bisa begitu karena percaya sama Mahathir. Artinya kita bisa melakukan langkah serupa tapi pemerintah harus terus tingkatkan trust kepada masyarakat. Kalau enggak orang juga malas lah, siapa yang utang siapa yang bayar,” ungkap Bhima.

Medcom.id pun mencoba
mewawancarai sejumlah masyarakat terkait gerakan menggalang dana demi membayar utang pemerintah. Ada yang menolak lantaran utang negara merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat juga sudah dikenakan pajak.

“Enggak mau lah, itu tanggung jawab pemerintah. Rakyat juga sudah dikenakan pajak,” ujar Susi, 30, seorang karyawan swasta.

Berbeda dengan Susi, guru honorer, 29, bernama Riana justru tak menyoal dengan penggalangan dana tersebut. Riana bilang asal dana yang dihimpun jelas peruntukkannya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

“Selama uang itu langsung ke tangan Pak Jokowi, saya 100 persen akan setuju, yang penting dana yang keluar dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.

(AHL)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini