Ali Ngabalin: Gaji BPIP Bentuk Apresiasi

0
10



Jakarta: Gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) seharusnya tidak menjadi persoalaan. Hal itu diungkapkan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.

Menurut Ngabalin gaji tersebut adalah bentuk apresiasi kepada senior dan tokoh yang berusaha menjaga ideologi pancasila. Apalagi, katanya, para tokoh tersebut tidak digaji selama setahun.



“Kenapa kita tidak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para senior-senior, pada tokoh itu yang sudah bekerja setahun lalu dan tidak digaji,” ujar Ngabalin saat ditemui dalam acara buka puasa bersama dengan mantan aktivis 98 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa, 29 Mei 2018.

Baca juga: Jokowi: Gaji BPIP Ditentukan Kemen PAN-RB dan Kemenkeu

Kata dia, orang yang sudah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjaga keutuhan ideologi pancasila gaji tersebut adalah bentuk reward yang tepat.

“Mereka keliling Indonesia dengan biaya sendiri. Siapa pun yang memberikan apresiasi terhadap kerja nyata di negara ini maka negara wajib memberikan reward kepada meraka,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri belum digaji semenjak menjadi ketua Dewan Pengarah BPIP pada Juni 2017. Gaji Mega menjadi pembicaraan karena disebut mendapatkan hak keuangan Rp112 juta per bulan.

Menurut dia, sebagai badan, BPIP memiliki hak keuangan. Hak keuangan ini meliputi beberapa komponen. Anggaran transportasi, pertemuan, dan komunikasi masuk ke dalamnya. 

“Selama ini kita melakukan kajian, melihat beban tugas yang mereka hadapi dalam bentuk badan yang memberikan rangkaian mengenai jumlah hak keuangan yang harus dibayar,” jelas Ani.

Baca juga: Megawati Belum Digaji Selama Setahun di BPIP

Petinggi BPIP juga mendapatkan tunjangan yang sama dengan pejabat lain, meliputi asuransi kesehatan dan jiwa. 

“Hak keuangan sama dengan seluruh pejabat negara yaitu hanya Rp5 juta. Disebut tunjangan jabatan itu Rp13 juta, lebih kecil dibandingkan lembaga lain,” kata Ani.

Meski begitu, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pemimpin, Pejabat, dan Pegawai BPIP, petinggi BPIP menerima gaji besar. Di aturan yang diteken pada 23 Mei 2018 itu disebutkan Ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati saat ini berhak mendapatkan Rp112,548 juta per bulan.

Aturan itu juga menyebut hak keuangan anggota Dewan Pengarah sebesar Rp100,811 juta. Para anggota Dewan Pengarah BPIP antara lain Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siroj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Yudi Latief sebagai kepala BPIP mendapat Rp76,5 juta per bulan, dan wakil kepala Rp63,75 juta. Sementara itu, masing-masing deputi mendapatkan hak keuangan Rp51 juta dan staf khusus Rp36,5 juta.

(HUS)





Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini