Agung Laksono Minta Golkar Setop Dorong JK Nyawapr

0
13



Jakarta: Ketua Dewan PakarPartai Golkar Agung Laksono meminta partainya menyudahi wacana kembali mendorong Jusuf Kallam kembali mendampingi Joko Widodo pada Pemilu Serentak 2019. Golkar ingin pencalonan capres-cawapres kembali pada UU.

Agung menjelaskan batasan presiden dua periode sejatinya sudah digagas Golkar sejak Orde Baru. Dokumen internal partai mencatat, pada 1983, Golkar sudah merancang wacana berjudul Gagasan Presiden Dua Periode.



“Hingga kemudian, puncaknya, pasca-Reformasi 1998 dilakukan amandemen UUD 1945 Pasal 7 oleh MPR 1997-1999 tentang Pembatasan Periodesasi Jabatan Presiden dan Wakil Presiden,” kata Agung dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu, 3 Juni 2018.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Masa jabatan dua periode merupakan amanat konstitusi. Itu menjadi poin penting perjalanan reformasi 1998.

Batasan dua periode bukan tanpa pertimbangan matang. Itu pasti melalui kajian mendalam di level partai. Apalagi, Golkar menggagasnya jauh sebelum reformasi.

“Partai Golkar ingin konsisten dengan sejarah panjang partai ini,”ucap dia.

Wacana pencalonan Jusuf Kalla mencuat seiring bursa wakil presiden untuk Joko Widodo yang masih sangat terbuka. Namun, mantan ketua umum Partai Golkar tersebut terhalang UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 169 huruf (n) tentang persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, perhitungan dua periode bisa berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Artinya, dengan peraturan tersebut, JK tak bisa lagi mencalonkan diri lagi. Memang, pada saat yang sama, demi mendukung pencalonan JK, sudah ada yang mengajukan permohonan Uji Materi UU Nomor 7 tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

(OJE)








Sumber

- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini