20 Tahun Reformasi, Nilai Ekonomi-Politik Indonesia Sudah On The Right Track

0
2
Jakarta: Kondisi ekonomi-politik Indonesia selama 20 tahun reformasi mendapat nilai B minus dari berbagai ahli. Namun berbagai upaya pemerintah selama puluhan tahun untuk memperbaiki inefesiensi ekonomi-politik dianggap sudah on the right track.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan sejauh ini pemerintah telah berupaya meningkatkan akses terhadap pendidikan dengan memberikan porsi 20 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Selanjutnya, tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun sejalan meningkatnya angka harapan hidup warga Indonesia.
“Bagaimana menilai reformasi secara numerik, berjalan baik meski ada kekurangan, ini posisinya B-lah,” kata Arif dalam diskusi 20 Tahun Reformasi Capaian dan Tantangan oleh Media Research Center (MRC), di Gedung Metro TV, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.
Arif menambahkan, pembangunan dalam tiga tahun terakhir lebih berpihak ke desa dan wilayah pinggiran. Hal itu dapat dilihat dari program dana desa, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang diprioritaskan untuk membangun daerah.
Namun pemerintah belum mampu memberikan perubahan signifikan terhadap sistem monopoli dan oligopoli yang masih bercokol sejak orde baru hingga era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Kualitas kehidupan rakyat Indonesia semakin baik dengan terus menurunnnya tingkat kemiskinan,” tambahnya.
Hal serupa disampaikan mantan Menteri Perindustrian Saleh Husein. Menurutnya, pelaksanaan reformasi ekonomi-politik RI sudah berjalan ke arah yang tepat. Hanya saja, pertumbuhan ekonomi nasional masih terganggu oleh kegaduhan politik lantaran keduanya berjalan beriringan.
“Nilai B kurang lah, politik terganggu ekonomi juga tergantung. Harusnya menjadi politisi yang negarawan agar berbeda pendapat tidak mengorbankan sisi ekonomi untuk kepentingan bangsa,” ungkap Saleh, di tempat yang sama.
Sementara itu, Ekonom Didik J Rachbini menilai pemerintah belum mampu memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal.
“Reformasi dapat nilai C+, kita belum ideal dan belum tercapai seperti yang diharapkan pendemo 1998, karena politik juga ganggu ekonomi. Masih banyak yang harus diperbaiki,” imbuh Didik.  (AHL)
Sumber
- Advertisement -

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini