Archive for the ‘Polkam’ Category:
Capres Harus Jujur Menuju 2009
JAKARTA–TERKINI: Para calon presiden harus menggunakan cara-cara yang benar dan jujur dalam meningkatkan citra diri menuju pemilihan umum 2009. Artinya, tidak menggunakan kekuasaan dan alat-alat negara untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi.
Kasus Munir Masuk Area Politik Tingkat Tinggi
JAKARTA–TERKINI: Kasus pembunuhan aktivis HAM Munir masih akan berlarut-larut karena sudah masuk ke area politik tingkat tinggi dan bukan lagi sekedar kasus hukum. Untuk itu dedikasi dan komitmennya untuk penuntasan kasus ini jangan kendur.
Kasus Biaya Perkara MA Harus Tetap Diusut
JAKARTA–TERKINI: Mabes Polri harus tetap mengusut kasus biaya perkara di Mahkamah Agung meski Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencabut laporan karena terselip indikasi korupsi di lembaga hukum tertinggi di Indonesia tersebut.
Penyelesaian BPK vs MA Jangan Politis
JAKARTA–TERKINI: Konflik antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Mahkamah Agung (MA) jangan diselesaikan secara politis dan harus mengutamakan jalur hukum agar penegakan hukum tidak sekedar slogan.
Langkah Presiden Tengahi Perseteruan BPK-MA Dinilai Tepat
JAKARTA—TERKINI: Ketua DPR Agung Laksono menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan ‘intervensi’ untuk menyelesaikan konflik antara BPK dan Mahkamah Agung (MA) tepat.
PP Biaya Perkara MA Harus Berlaku Surut
JAKARTA–TERKINI: Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Biaya Perkara MA yang akan diterbitkan harus memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit biaya perkara sejak dilakukannya perkara itu oleh MA.
Hakim Komisaris Dinilai Membahayakan
JAKARTA–TERKINI: Rencana adanya hakim komisaris dengan kewenangan luas dinilai membahayakan karena dijalankan oleh satu orang sehingga berpotensi penyalahgunaan kekuasaan.
PP Harus Diamanatkan Oleh UU
JAKARTA–TERKINI: Peraturan Pemerintah (PP) tidak bisa diterbitkan tanpa diamanatkan oleh pasal-pasal yang ada dalam UU. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No10/2004 tentang Tata Urutan Aturan Perundang-Undangan.
Agung Laksono Bersafari Ramadan di Wilayah Lampung
TULANG-BAWANG—TERKINI: Ketua DPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono pada Sabtu pagi tiba di wilayah Provinsi Lampung untuk melanjutkan Safari Ramadan gelombang kedua setelah sehari sebelumnya berada di Palembang, Sumsel.
Intimidasi Surachmin, Pansel KPK Bantah Tuduhan Ketua BPK
JAKARTA–TERKINI: Pansel Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bantah tuduhan Ketua Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Anwar Nasution bahwa Surachmin tidak memiliki integritas untuk terpilih dalam 10 nama calon anggota pimpinan KPK ke DPR.
LSM Minta Ketua BPK Hentikan Intimidasi Surachmin
JAKARTA–TERKINI: Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution diminta hentikan pernyataan intimidatif terhadap Surachmin, calon pimpinan KPK yang juga anak buah Anwar.
BPK Dinilai Pengecut Hadapi MA
JAKARTA–TERKINI: Rencana penarikan laporan terhadap Mahkamah Agung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai sebagai tindakan yang pengecut menyusul kesepakatan kedua lembaga negara itu untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.
